tugasss :D

DAFTAR ISI

Kata Pengantar         ………………………………………………………………..        2

Daftar isi                 ………………………………………………………………..        3

BAB I            PENDAHULUAN         …..…...................................      .         4

      A.  Latar Belakang     ………………………………………….         4

                   B.  Perumusan Masalah       ………………………………..        4

                   C. Tujuan Pembuatan Makalah        ……………………..        4

                   D.  Manfaat Pembuatan Makalah     …………………….         4

                   E. Sistematika Makalah         ……………………………….         5

BAB II          PEMBAHASAN          …...........................................   6

A.    Singapura            ……………………………………………       6

1. Seputar Singapura      …………………..…………….       6

2. Sejarah Berdirinya Singapura   ………..…………….       7

3. Bentuk Pemerintahan  …………………..…………….       9

4. Konstitusi Singapura    ………………………………….      9

5. Legislatif          …………………………………………….      10

                             1. Parlemen Singapura         ………………………       10

                             2. ProsesLegislatif      ………………………………….      10

                             3. Pemilihan anggota parlementer    …………….      11

                        6. Komisi di singapura     ………………………………….      11

                        7. Fungsi Singapura        ………….………………………      12

                        8. Presiden Singapura     ………………………………….      12

                        9. Gambaran perbedaan system ……………………….      13

BAB III                   PENUTUP      ……………………………………………………….      14

A.    Kesimpulan         …………………………………………….      14

BAB IV                   DAFTAR PUSTAKA    …………………………………………….      15

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Sistem pemerintahan mempunyai system dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan Negara itu. Secara luas berate system pemerintahan itu menjaga estabilan masyarakat,menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dimana masyarakat bias ikut turut andil dalam pembangunan system pemerintahan.

Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di duniadan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.

B.  Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini meliputi :

          a. Seperti apa awal Negara Singapura terbentuk

          b. Apa bentuk pemerintahan Singapura

          c. Klasifikasi pemerintahan Singapura

         

C.  Tujuan Pembuatan Makalah

Tujuan pembuatan makalah ini adalah :

1.    Untuk mengetahui Sejarah atau awal dari Negara Singapura.

2.    Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemerintahan yang dimiliki Negara Singapura.

3.    Untuk menambah wawasan.

D.   Manfaat Pembuatan Makalah

Manfaat Pembuatan Makalah adalah:

1.    Dapat menambah wawasan kami akan sejarah awal terbentuknya Negara Singapura.

2.    Lebih mengetahui bentuk Negara lain.

3.    Sebagai bahan referensi untuk pembaca.

E.  Sitematika Makalah

Sistematika karya tulis yang kami gunakan yaitu sistematika karya tulis secara terperinci :

Bab 1 : Pendahuluan yang berisi.

1.1 Latar Belakang

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Pembuatan Makalah

1.4 Manfaat Pembuatan Makalah

1.5 Sistematika Makalah

Bab 2 : Pembahasan yang berisi

2.1 Seputar Singapura

2.2 Sejarah Berdirinya Singapura

2.3 Bentuk pemerintahan

2.4 konstitusi Singapura

2.5 Legislatif

2.6 Komisi di singapura

2.7 Fungsi parlemen

2.8 Presiden singapura

Bab 3 : Penutup yang berisi

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Bab 4 : Daftar isi

BAB II

PEMBAHASAN

Singapura

1.   Seputar Singapura

Republic of Singapore
Bendera Lambang
Motto: "Majulah Singapura"  (Melayu)
Lagu kebangsaan: Majulah Singapura
Ibu kota		Singapore (Downtown Core, Central)1 1°17′LU 103°50′BT
Bahasa resmi		Inggris (utama)[1][2] Melayu (nasional)[3][4] Tionghoa Mandarin Tamil
Official scripts		Aksara Inggris Aksara Melayu Tionghoa Sederhana Aksara Tamil
Demonim		Singaporean
Pemerintahan		Republik parlementer
-	Presiden	Tony Tan Keng Yam [5]
-	Perdana Menteri	Lee Hsien Loong
-	Ketua Parlemen	Abdullah Tarmugi
-	Hakim Agung	Chan Sek Keong
Legislatif		Parlemen
Pembentukan
-	Didirikan	29 Januari 1819[6]
-	Pemerintahan mandiri	3 Juni 1959[7]
-	Merdeka dari Britania Raya	31 Agustus 1963[8]
-	Bergabung dengan Malaysia	16 September 1963[9]
-	Berpisah dari Malaysia	9 Agustus 1965[10][11]
Luas
-	Total	710.2 km2 (ke-187)
-	Perairan (%)	1,444
Penduduk
-	Perkiraan 2009	4.987.600
-	Sensus 2010	5.076.700[12] (ke-115)
-	Kepadatan	7.022[13]/km2 (ke-3)
PDB (KKB)		Perkiraan 2010
-	Total	$255.338 miliar[14]
-	Per kapita	$52.839[14]
PDB (nominal)		Perkiraan 2010
-	Total	$194.918 miliar[14]
-	Per kapita	$40.336[14]
IPM (2010)		▲ 0.846[15] (sangat tinggi) (ke-27)
Mata uang		Dolar Singapura (SGD)
Zona waktu		SST (UTC+8)
Format tanggal		dd/mm/yyyy
Lajur kemudi		Kiri
Ranah Internet		.sg
Kode telepon		+65

2.   Sejarah berdirinya Singapura

Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Setelah melihat potensinya sebagai pos dagang strategis untuk kawasan Asia Tenggara, Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein Shah atas nama Perusahaan Dagang Hindia Timur Britania pada tanggal 6 Februari 1819 untuk mengembangkan bagian selatan Singapura sebagai pos dagang dan permukiman Britania.

Hingga 1824, Singapura masih menjadi teritori yang dikuasai seorang sultan Melayu. Kemudian, teritori ini menjadi koloni Britania pada 2 Agustus 1824 ketika John Crawfurd, penduduk kedua Singapura, secara resmi menjadikan keseluruhan pulau sebagai kekuasaan Britania dengan menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein Shah yang menyatakan Sultan dan Temenggong menyerahkannya kepada Perusahaan Dagang Hindia Timur Britania. Tahun 1826, Singapura menjadi bagian dari Negeri-Negeri Selat, sebuah koloni Britania. Tahun 1869, 100.000 orang tinggal di pulau ini.

Selama Perang Dunia II, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Malaya, berakhir pada Pertempuran Singapura. Pihak Britania dikalahkan dalam enam hari dan menyerahkan benteng yang seharusnya tidak terkalahkan kepada Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari 1942. Penyerahan ini disebut oleh Perdana Menteri Britania Raya, Winston Churchill sebagai "bencana terburuk dan penyerahan terbesar dalam sejarah Britania Raya". Pembantaian Sook Ching terhadap etnis Tionghoa setelah Singapura ditaklukkan memakan korban antara 5.000 dan 25.000 jiwa. Jepang mengganti nama Singapura menjadi Shōnantō (昭南島^?), dari kata-kata Jepang "Shōwa no jidai ni eta minami no shima" ("昭和の時代に得た南の島"^?), atau "pulau selatan yang diperoleh pada periode Shōwa", dan mendudukinya sampai Britania menguasai kembali pulau ini pada 12 September 1945, satu bulan setelah penyerahan Jepang.

Setelah perang, pemerintah Britania Raya mengizinkan Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya tahun 1955 yang dimenangkan oleh kandidat pro-kemerdekaan, David Marshall, ketua partai Front Buruh yang kemudian menjadi Menteri Utama.

Demi menuntut pemerintahan sendiri secara penuh, Marshall memimpin delegasi ke London, tetapi ditolak oleh Britania. Ia mengundurkan diri setelah kembali ke Singapura dan digantikan oleh Lim Yew Hock, yang kebijakannya kemudian meyakinkan pihak Britania. Singapura diberi hak pemerintahan internal sendiri secara penuh dengan perdana menteri dan kabinetnya mengawasi segala urusan pemerintah kecuali pertahanan dan urusan luar negeri.

Pemilihan diadkaan pada 30 Mei 1959 dengan Partai Aksi Rakyat memenangkan pemilu. Singapura langsung menjadi negara dengan pemerintahan sendiri di dalam Persemakmuran pada 3 Juni 1959, dan Lee Kuan Yew disumpah sebagai perdana menteri pertama Singapura. Kemudian Gubernur Singapura, Sir William Almond Codrington Goode, menjabat sebagai Yang di-Pertuan Negara pertama hingga 3 Desember 1959. Ia digantikan oleh Yusof bin Ishak, kemudian Presiden Singapura pertama.

Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus 1963, sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah dan Sarawak sebagai hasil dari Referendum Penggabungan Singapura 1962. Singapura dikeluarkan dari Federasi dua tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintah PAP Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur.

Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden, dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik Singapura.

Tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai perdana menteri. Selama masa pemerintahannya, negara ini menghadapi Krisis Keuangan Asia 1997, wabah SARS, dan ancaman teroris oleh Jemaah Islamiyah. Tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, menjadi perdana menteri Singapura. Di antara keputusannya yang terkenal adalah rencana membuka kasino untuk mendorong pariwisata.

3.   Bentuk Pemerintahan

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral] Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai "sebagian bebas" dalam "laporan Freedom in the World" dan The Economist menempatkan Singapura pada tingkat "rezim hibrida", ketiga dari empat peringkat dalam "Indeks Demokrasi".

Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen.

4.    Konstitusi Singapura

Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi Singapura. Konstitusi tidak dapat diubah tanpa dukungan dari lebih dari 2/3 dari anggota parlemen pada pembacaan kedua dan ketiga. Presiden dapat meminta pendapat tentang isu-isu konstitusional dari pengadilan yang terdiri tidak kurang dari tiga hakim Pengadilan Agung.
Bagian IV konstitusi menjamin:

1. Kebebasan seseorang (terbatas)
2. Pelarangan perbudakan dan kerja paksa
3. Perlindungan yang sama
4. Larangan pembuangan dan kebebasan bergerak
5. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat (terbatas)
6. Kebebasan beragama (terbatas)
7. Hak atas pendidikan

Bagian XII konstitusi memungkinkan Parlemen Singapura untuk memberlakukan undang-undang yang dirancang untuk menghentikan atau mencegah subversi. Undang-undang tersebut berlaku bahkan jika itu tidak sesuai dengan bagian IV konstitusi. Internal Security Act (ISA) adalah undang-undang di bawah ketentuan tersebut. Pada tahun 1966, Chia Thye Poh ditahan di bawah ISA dan dipenjara selama 23 tahun tanpa pengadilan. Setelah itu, ia ditempatkan dalam kondisi tahanan rumah selama sembilan tahun.
Konstuti di Singapura dibagi menjadi 14 bagian yaitu :

1.    Pendahuluan (Preliminary)

2.    Republik dan konstitusi (The Republic and the constitution)

3.    Perlindungan kedaulatan Republik Singapura (Protecting of the sovereignty of the republic of Singapore)

4.    Fundamental kebebasan (Fundamental liberties)

5.    Pemerintahan (The Government)

6.    Legistatif ( The legislature)

7.    Dewan kepresidenan untuk hak minoritas (The presidential council for minority tights)

8.    Kehakiman (The judiciary)

9.    Pelyan publik (The public service)

10. Kewarganegaraan (Citizienship)

11. Ketentuan keuangan (inancial Provisions)

12. Khusus kekuasaan terhadap kekuasaan subversi dan darurat (Special power against subversion and emergency powers)

13. Ketentuan umum (General Provisions)

14. Ketentuan Transisi (Transional provisions

Penutup 

A.  Kesimpulan

Setelah penulis mengerjakan makalah ini penulis menyimpulkan sietem politik Indonesia dansistem politik singapura berbeda, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil sedangkansingapura menganut sistem parlementer, dalam sistem pemerintahannya Indonesia terdiri darimulti partai sehingga terlihat demokratis sedangkan singapura sistem pemerintahannya terdiri darisatu partai sehingga terlihat otoriter.Ideologi indonesia dan ideologi singapura pun berbeda, bila indonesia berdasarkan nilai

nilai budaya bangsa yang luhur, yang kita sebut dengan Ideologi Pancasila, sedangkan ideologiSingapura cenderung adaptasi dari sistem kolonial inggris karena singapura bekas jajahan inggris.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.scribd.com/doc/49229153/Per-Banding-An-Sistem-Pemerintahan-Antara-RI-Dengan-Singapura

http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/sistem-pemerintahan-singapura-artikel.html

http://www.aseannewsnetwork.com/singapore/politics-indonesian.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura

http://bocahmelas.blogspot.com/2012/03/sistem-singapura.html

https://www.scribd.com/doc/143737838/perbandingan-sistem-politik-indonesia-singapura

https://www.scribd.com/doc/40490896/Sistem-Pemerintahan-Singapura